Minggu, 29 Maret 2020 |
Pertanyaan dan Jawaban



Aplikasi sijafung dan Aturan Jabatan Fungsional


Dyna Dara Yunita (Badan Pusat Statistik)
Jumat, 18 Oktober 2019

Yth. Tim Jabatan Fungsional Badan Pusat Statistik, Ijin bertanya mengenai beberapa hal seputar aplikasi sijafung dan aturan jabatan fungsional : 1. Untuk login tim penilai, apakah tidak ada menu print hasil penilaian/format laporan untuk mempermudah penilai membuat laporan hasil penilaian ? 2. Apakah pejabat fungsional dapat melihat rincian penilaian (berapa pertambahan nilai dari unsur penunjang dan berapa pertambahan nilai dari unsur utama) jika PAK kita entri secara manual ? 3. sekedar masukan saja, sebaiknya disediakan menu entri kop surat (per nama provinsi) untuk keperluan pencetakan PAK 4. Pada permenpan RB no 13 tahun 2019 disebutkan bahwa nilai maksimal penetapan PAK adalah 150 % dari target AK minimal. bagaimana penafsiran terhadap aturan ini ? jika ada kelebihan nilai, apakah bisa ditabung ataukah nilainya hangus ? 5. Mohon maaf sebelumnya jika pemahaman saya salah, aturan terbaru menyebutkan tidak ada lagi pembebasan sementara karena AK..yang dilakukan kedepannya adalah evaluasi AK melalui SKP dan CKP, dengan konsekuensi jika tidak memenuhi target minimal per tahun, CKP ditetapkan maksimal 80 % dan jika terus menerus tidak memenuhi AK dapat dikenai sanksi hukuman disiplin. Mohon kiranya diberikan penjelasan lanjutan mengenai petunjuk teknis penjatuhan hukuman disiplin dan pemotongan TK nya tersebut. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terimakasih. Salam PIA Terimakasih...

Komentar

No. Penjawab Komentar
1 Meiti Ramadani
(Admin Pusat Sijafung)
Badan Pusat Statistik
Selasa, 22 Oktober 2019
1. Betul memang tidak disediakan menu print hasil penilaian. Tim penilai hanya bisa melihat history/riwayat penilaian. 2. Pejabat fungsional hanya bisa melihat rincian penilaian (utama dan penunjang) pada saat entri DUPAK, 3. Sarannya kita usahakan bisa diakomodir, 4. Sesuai bunyi pasal 46, bahwa maksimal angka kredit yang ditetapkan sebesar 150% dari target AK minimal, artinya tidak dimungkinkan kelebihan AK yang bisa ditabung. Hal ini lanjutan penjelasan dari Pasal 44 bahwa ada target angka kredit yang harus dipenuhi setiap tahun oleh masing-masing jenjang jabatan. 5. Berdasarkan PerMENPAN RB nomor 13 Tahun 2019 dan dijelaskan juga melalui Surat Edaran Sestama BPS Nomor B-1406/BPS/2340/08/2019, tanggal 27 Agustus 2019, bahwa pembebasan sementara karena tidak memenuhi angka kredit tidak ada. Sesuai Pasal 56 PP 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, bahwa Pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional yang tidak memenuhi Target kinerja dapat dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pemberhentian. Mengenai aturan teknis tentang hukuman disiplin dapat menghubungi Bagian Kesejahteraan dan Pengembangan Pegawai. Demikian, terima kasih.

Kirim Komentar

isian dengan tanda * wajib diisi

Nama *
E-mail *
Asal Instansi*
Komentar*